Kabupaten Bekasi, jabarkabardaerah.com – Siang tadi Senin, 24/09/2018.Bertempat didepan gerbang perkantoran Bupati Bekasi, para sahabat guru honorer melakukan unjuk rasa damai terkait kebijakan PP 56/2012 mengenai pengangkatan guru Honorer K1 dan K2 yang pada tahun ini tidak ada transparansi.
Padahal sekitar kurang lebih 3000 orang K1 dan K2 melakukan ujian kenaikan jenjang PNS, dan hasilnya banyak yang tidak lulus. Berkaitan inilah para guru honorer meminta transparansi mengenai hasil ujian tersebut.
Wilayah Kabupaten Bekasi yang paling banyak memiliki guru honorer yang hanya diberi tunjangan gaji sebulan 300 sampai 420 ribu perbulan, yang dibayarkan pertiga bulan sekali ini sangat kecewa dengan tidak transparansi pemerintah terutama mengenai pengaturan tentang pengangkatan guru honorer menjadi PNS.
Dengan dihadiri sekitar kurang lebih 450 orang guru honorer, mereka melakukan tuntutan antara lain dilegalkan statusnya honorer dengan SK Bupati, Kesejahteraan dan upah layak minimal UMK Bekasi.
Dalam hal ini Bupati Bekasi Dr. Neneng Hasanah Yasin langsung menemui perwakilan para guru honorer tersebut. Dalam pertemuan tersebut Bupati Bekasi menjelaskan bahwa Ia tidak dapat merubah PP yang sudah disahkan pemerintah pusat, Beliau juga menjelaskan untuk upah dan kesejahteraan akan dibicarakan dalam rapat kepala dinas nanti karena anggaran akan dihitung melalui APBD Kabupaten Bekasi apakah cukup atau tidak, dan terakhir Beliau juga menyinggung mengenai masalah cap jempol darah yang dilakukan para rekan guru honorer, karena Bupati Bekasi sangat menyayangkan hal tersebut.
Sampai selesai pertemuan perwakilan pendemo dan Bupati Bekasi belum ada satupun tuntutan yang dikabulkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bekasi.
Memang secara hitung-hitungan saat ini antara pendapatan guru-guru honorer dengan pengeluaran ekonomi yang harus mereka tanggung sehari-hari tidaklah manusiawi. Dengan pekerjaan sebagai pengajar yang sama porsinya bahkan lebih dari para rekan guru yang sudah diangkat menjadi PNS.
” Ini harusnya menjadi perhatian penuh dari mulai pemerintah kabupaten, sampai tingkat pemegang kebijakan dalam hal ini Presiden untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para guru honorer yang secara tidak langsung merupakan pahlawan yang mencerdaskan penerus Bangsa dengan ihklas meskipun hanya diberi upah yang sangat rendah” ungkap Yudiyanto Ketua DPC LSM Baladaya kabupaten Bekasi saat dihubungi Media Kabar daerah diruang kerjanya.
“Sekali lagi Saya sangat mendukung aksi damai rekan guru, dan Saya yakin perjuangan rekan para guru honorer tidak akan sia-sia”. Imbuhnya.
( Reporter : Team Media KD Jabar )
