TANGGERANG SELATAN . JABAR.KABARDAERAH.COM — Koalisi Kaum Muda Untuk Demokrasi Dan Perubahan Iklim menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta Selatan, Jumat (17/11) kemarin.
M Andrean Saefudin selaku Ketua Umum PP Sarekat Demokrasi Indonesia sekaligus perwakilan Koalisi Kaum Muda Untuk Demokrasi dan Perubahan Iklim, menyampaikan bahwa agenda FGD ini dalam rangka merespon beberapa isu strategis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan kekhawatiran kaum muda terhadap masa depan demokrasi kita.
“Kami dari Koalisi Kaum Muda Untuk Demokrasi dan Perubahan Iklim melakukan FGD dan deklarasi menyikapi isu perpolitikan di republik akhir-akhir ini, ada tiga fokus isu yang kami bahas pertama, menyoal demokrasi, perubahan iklim dan keterwakilan perempuan dalam politik, tentu kami punya sebab menurut hemat kami tiga tema tersebut sangat urgent untuk kita diskusikan secara serius mengingat komitmen terhadap masa depan demokrasi dan juga perubahan iklim sangat penting dan perlu disuarakan utamanya kaum muda dan keterwakilan perempuan yang hari ini menjadi suara penentu dan mendominasi pada Pemilu 2024 nanti, tetapi masih minim diberikannya ruang dan diberdayakan secara bermakna oleh para pasangan capres-cawapres saat ini,” tutur M Andrean Saefudin.
Focus Group Discussion (FGD) yang dilakuan oleh kaum muda (Milenial dan Gen Z) berlangsung santai dan inklusif dimana hadir beberapa perwakilan kelompok mahasiswa dan organisasi, menurut data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) jumlahnya lebih kurang 56% pada Pemilu 2024 dan mereka memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu lingkungan dan tentu mengikuti perkembangan serta akan memastikan keberlangsungan masa depan demokrasi kita.
Lebih lanjut Andre menjelaskan lagi bahwa akhir-akhir ini di alam demokrasi menjelang Pemilu 2024 kita disuguhkan ancaman yang sangat mengerikan dari Undang-Undang ITE yang di jadikan alat untuk saling lapor-melaporkan di kepolisian terhadap para Kritikus, Filsuf, Aktivis dan bahkan Eks Jurnalis dengan tuduhan-tuduhan ujaran kebencian, hoax dan lainnya.
“Ini sangat tidak sehat menjelang Pemilu 2024, pun jika harus disebut nama sebagian contoh yang terjadi kepada Bang Rocky Gerung yang hari ini dijadikan tersangka dan juga Bang Aiman Wicaksono yang juga dilaporkan,” kata Andrean.
Ini nyata dan memperburuk keadaan, saat ini Indonesia mengalami kemunduran dalam demokrasi berdasarkan riset yang dikeluarkan Economist intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia meraih skor 6,71 pada tahun 2023 dan berada pada peringkat 54. Selaras dengan data tersebut, komitmen capres-cawapres yang ada pun belum memadai terhadap dua isu lainya yakni perubahan iklim dan keterwakilan perempuan di tambah lagi komitmen partai politik yang ada tidak cukup untuk mendorong wakil-wakilnya baik di Senayan maupun di pemerintahan untuk menjadikan keadilan iklim sebagai isu utama menjelang masa kampanye dan debat capres-cawapres pada PEMILU 2024.
Andre menjelaskan bahwa kekhawatiran kaum muda terhadap keadaan-keadaan (demokrasi dan perubahan iklim) tersebut harus dijawab dan dijadikan perhatian bagi para elit partai, dan juga pasangan capres-cawapres masa kampanye dan debat capres-cawapres mendatang. Sehingga kaum muda harus menyatakan sikap untuk berpartisipasi secara bermakna dengan memilih pasangan capres-cawapres yang memiliki komitmen nyata terhadap masa depan keberlangsungan demokrasi dan perubahan iklim, sebab ini penting untuk keberlangsungan kehidupan dan masa depan kita kaum muda.
“Lebih lanjut, perihal politik gagasan haruslah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh partai maupun pasangan capres-cawapres. Bagi kami, partisipasi dan kontribusi dan memastikan perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari kesadaran kolektif untuk memberikan pengawasan dan perhatian atas keberlangsungannya,” tegas Andrean.
Di akhir Andre menjelaskan kelompoknya akan hadir, terus bersuara, mengawal dan mendorong 3 isu ini secara masif bersama-sama dengan kaum muda lainya dengan mengedepankan moral-etik serta sebagai kaum muda yang sadar akan peran dan fungsinya, serta kami pun akan mengawal dan menyampaikan pada penyelenggara, pengawas, aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara agar tetap menjaga netralitas dan dan menjunjung tinggi profesionalismenya baik dalam tahap proses sampai hasil akhir, agar tercipta Pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas serta menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang baik dan jujur.
Kontributor: Agus Liwaya. (**)