Oleh : Tawati (Penulis Penggerak Opini Islam)
JABAR.KABARDAERAH.COM . OPINI – “Ibu”, Satu nama yang saat ini keberadaan sosoknya tidak dirasakan oleh sang buah hati. Ibu yang harusnya menjadi pelindung, malah tega menghabisi nyawa sang anak. Bagaimana mungkin seorang ibu tega membunuh ketiga anaknya dengan cara yang sangat sadis?, Menggorok leher seperti yang terjadi di Nias pada (10/12/2020). Di Tangerang pada (26/8/2020), seorang ibu juga tega menghabisi nyawa anak hanya karena tak mampu kerjakan tugas sekolah saat belajar online. Sederet fakta yang terungkap hanya sebagian yang diangkat ke permukaan, masih banyak kasus-kasus lainnya.
Sadis, kejam, marah. Itulah gambaran ibu hari ini. Di moment hari ibu yang akan tiba, kehidupan ibu dan keluarga tidak ada yang berubah. Masih sama. Masa depan ibu terasa gelap. Apa dan kenapa? Sistem demokrasi sekuler yang diterapkan saat ini telah mamatikan naluri ibu. Akal sehat menjadi tidak waras. Para ibu mudah stres. Para suami kena PHK. Pengangguran semakin tinggi. Persoalan ekonomi yang terus menghimpit. Keluarga dalam jurang kemiskinan. Kriminalitas meningkat. Rasa kemanusiaan semakin langka. Itulah 4 krisis yang diciptakan oleh sistem demokrasi hari ini.
Disamping suramnya masa depan ibu pada hari ini, keberadaan anak pun terancam. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mencatat di masa pandemi kekerasan anak meningkat. Pandemi covid19 ditengarai sebagai pemicunya. Padahal dengan aktivitas di rumah seharusnya pangawasan orang tua lebih bisa menjalankan fungsinya. Pandemi covid19 memang sudah hampir satu tahun melanda. Namun sangat salah jika akar persoalan dikembalikan karena kehadiran pandemi. Sebelum pandemi pun berbagai persoalan yang menjangkiti negeri ini sudah banyak terjadi.
Sebagaimana salah satu pengamat ekonomi mengatakan, krisis ekonomi pasti terjadi. Karena itulah watak dari demokrasi. Harus kita pahami, kita hidup pada sistem aturan yang jauh dari aturan ilahi. Di dalam aturan demokrasi, suara terbanyak akan diikuti. Misal pada hari ini saat perceraian menjadi tren, perzinaan dianggap biasa, sistem ekonomi berbasis ribawi dan lain-lain.
Sederet persoalan yang terus berulang bukankah ada kesalahan dengan paradigma sistem aturan yang diterapkan? Bukankah pandemi covid19 menjadi jalan membuka perilaku buruk sistem kehidupan di masyarakat? Hal ini mengindikasikan sistem demokrasi tak layak dipertahankan. Karena sistem ini akan selalu memproduksi masalah demi masalah yang baru.
Lantas tidak berlebihankah jika dikatakan kondisi ideal untuk ibu tidak akan terwujud dalam sistem demokrasi? Jawabannya tentu tidak berlebihan. Karena demokrasi adalah industri masalah yang menciptakan kerusakan-kerusakan. Apa yang ditawarkannya adalah sebuah ilusi. Pakar Barat pun mengatakannya, kesalahan demokrasi ada pada institusi demokrasi itu sendiri. Tidak ada pengurusan terhadap umat (riayah syu’unil ummah). Empat kebebasan yang dijamin pun memperlihatkannya.
Di dalam sistem demokrasi terdapat kebebasan beragama. Hal ini memunculkan banyaknya kasus pemurtadan. Terdapat pula kebebasan berpendapat. Sehingga memunculkan penghinaan terhadap Nabi SAW juga pembakaran Alquran. Terdapat pula kebebasan berperilaku. Rusaknya pergaulan seperti hari ini di masa pandemi perceraian yang mengantri. Terdapat pula kebebasan kepemilikan. Bebas menguasai semua kepemilikan apapun.
Jargon yang diusung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nyatanya setiap kebijakan tidaklah berpihak kepada rakyat. Rakyat yang memiliki modal yang untung. Rakyat tak punya modal siap buntung. Terdapat jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya. Di dalam sistem demokrasi ibu menderita. Maka, demokrasi tidaklah ideal untuk ibu dan keluarga.
Lantas jika ada yang berpandangan demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi di Barat. Demokrasi di Indonesia nuansanya lebih Islami. Jadi patut disyukuri. Apa yang patut disyukuri dari demokrasi? Apakah harus bersyukur dari maraknya perzinaan, pemurtadan, perceraian dan lain-lainnya hasil dari tatanan kerusakan sistem? Nampaknya bukan bersyukur namun muhasabahlah yang harus dilakukan.
Jika keberadaan ibu di sistem demokrasi begitu hitam pekat dan penuh masalah, kenyataan yang ada telah kita rasakan, dibutuhkan secercah cahaya yang akan menerangi dan menjadi jalan terang perubahan ke arah yang lebih baik. Tiada jalan lain selain kembali kepada sistem Islam sebagai solusi, yakni Khilafah Islamiyah sebagai perubahan hakiki untuk masa depan ibu dan keluarga.
Kenapa harus Khilafah? Pertama, karena Khilafah adalah ajaran Islam. Maka wajib untuk diterapkan. Kedua, sebagai bisyarah (kabar gembira) akan tegaknya kembali. Maka wajib untuk diperjuangkan. Ketiga, sebagai satu-satunya institusi politik yang mengantarkan pada peradaban gemilang. Hal itu telah banyak diakui oleh dunia. Salah satunya Barack Obama mengatakan, “Peradaban berhutang besar pada Islam.”
Potret keagungan kesejahteraan di masa Khilafah bisa kita temukan. Hal itu terpancar dari penerapan sistem ekonominya. Jaminan kesejahteraan era khilafah dapat terwujud bukan karena kebetulan, namun karena khilafah memiliki seperangkat aturan atau kebijakan. Aturan maupun kebijakan ini bersumber dari Islam. Karena sejatinya khilafah adalah representasi dari penerapan Islam secara menyeluruh dan utuh. Aturan-aturan ini mencakup ranah individu, keluarga, masyarakat dan negara. Sehingga secara sederhana semua keagungan khilafah terwujud karena Islam diterapkan secara penuh.
Beberapa bentuk aturan atau kebijakan dalam khilafah sehingga ada keterjaminan kesejahteraan bagi rakyat antara lain: Pertama, Khilafah adalah sebuah negara yang Islam diterapkan menetapkan bahwa setiap muslim laki-laki, khususnya kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk bekerja guna memberikan nafkah baginya dan bagi keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
Kedua, Islam mengatur ketika masih ada kekurangan atau kemiskinan yang menimpa seseorang, maka tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab sosial. Maksudnya keluarga dan tetangga turut dalam membantu mereka yang masih dalam kekurangan dengan berbagai macam aturan Islam seperti zakat, sedekah dan lainnya.
Ketiga, Khilafah melalui pemimpin tertingginya yaitu seorang khalifah adalah pihak yang mendapatkan mandat untuk mengayomi dan menjamin kesejehteraan rakyat. Dia yang akan menerapkan syariah Islam, utamanya dalam urusan pengaturan masyarakat seperti sistem ekonomi dan lainnya.
Dalam sistem ekonomi, khilafah memiliki kebijakan dalam mengatur kepemilikan kekayaan negara sesuai Islam. Ada kepemilikan individu, umum dan negara yang semua diatur sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat. Pengaturan tersebut kemudian akan masuk dalam Baitul Mal yang menjadi pusat kekayaan khilafah.
Arahnya adalah untuk menjamin kehidupan per-individu rakyat agar benar-benar mendapatkan sandang, pangan dan papan. Serta untuk mewujudkan jaminan bagi rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, pertanian, industri, infrastruktur dan lainnya.
Secara rinci akan dijumpai dan merujuk dalam aturan Islam mengenai pengaturan ekonomi dalam negara yang disebut dengan sistem ekonomi Islam. Dan dalam era khilafah dulu ataupun yang akan tegak nantinya, sistem ekonomi Islam menjadi salah satu paket dari sistem lainnya seperti politik-pemerintahan, hukum dan sebagainya yang akan diterapkan secara utuh dan menyeluruh.
Alhasil, dengan begitu hanya Khilafah lah satu-satunya harapan untuk masa depan terbaik bagi ibu dan keluarga. Kaum Ibu tak perlu lama menanti untuk melakukan perubahan hakiki. Bersegera adalah sebuah jawaban. Di tangan para ibu lah masa depan cemerlang untuk generasi kita.
Wallahu a’lam bishshawab.
(red)
