Oleh: Yuyun Suminah, A. Md. Kom
(Seorang Guru Di Karawang)
JABAR.KABARDAERAH.COM . OPINI – Segala bentuk kerjasama dengan asing dalam bidang apapun dilakukan demi memulihkan ekonomi Jabar. Karena Jabar termasuk provinsi yang banyak dilirik oleh investor asing, dengan sumber daya alamnya yang memikat membuat negara-negara asing berlomba-lomba berinvestasi dalam bentuk kerjasama.
Kali ini negara yang sering disebut negeri ginseng yaitu Korea Selatan melakukan kerjasama dengan Jabar dilansir dari jabar.tribunnews.com 28/01/21/. Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati berharap kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Geyongsangbukdo Korea Selatan, di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, budaya, dan pariwisata bisa ditingkatkan ke depan.
Tidak hanya itu kerjasama lainnya mencakup bidang pembangunan masyarakat desa yang dikemas dalam program Saemaul Undong. Saemaul Undong adalah bentuk kerjasama dalam hal pembangunan suatu desa yang ada di Jabar.
Dibidang perdagangan dengan saling memperkenalkan prodak, mulai dari hasil pertanian, ekonomi kreatif dan prodak olahan lainnya. Selain itu pihak Korsel pun siap mencarikan mitra yang ingin berinvestasi di Jabar.
Dengan dalih kerjasama untuk memulihkan ekonomi Jabar, justru Kerjasama dengan asing hanya akan mengokohkan penjajahan. Penjajahan berkedok investasi hanya akan membuat rakyat menderita akibat dampak yang ditimbulkannya. Karena pinjaman (investasi asing) sudah pasti terikat dengan syarat-syarat tertentu seperti adanya jaminan dalam bentuk aset, dalam hal ini SDA bisa jadi taruhannya dan adanya timbal hasil yaitu mereka pasti menginginkan investasinya menguntungkan.
Investasi atau pinjaman selalu jadi solusi dalam sistem kapitalis sistem yang memberikan ruang bebas bagi para investor asing. Negara hanya penyedia lahan sedangkan yang mengelolanya para korporasi.
Negara seharusnya menimbang bentuk kerjasama dengan Korsel mengingat Korsel adalah bagian dari grand desain Indo-Pasifik yang dicetuskan AS. Itu artinya hegemoni negara pertama sebagai kampiun demokrasi-kapitalisme di Indonesia akan semakin menguat.
Ketergantungan investasi asing dalam sistem kapitalis harus segera diakhiri jika tidak negara dalam kubangan utang terus menerus. Pinjaman yang ditawarkan oleh sistem bathil ini pun berbasis ribawi. Alih-alih memperbaiki ekonomi Jabar, justru hanya akan menyesengsarakan rakyat.
Oleh karena itu, tidak ada cara yang dapat ditempuh oleh penduduk negeri untuk membebaskan negara ini dari utang dan cengkeraman kepentingan negara dan korporasi asing kecuali negara kembali menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di bawah sistem Islam.
Sistem tersebut nantinya akan menjalankan roda perekonomian yang mandiri dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia negeri ini, termasuk menghindari berbagai perjanjian luar negeri yang bertentangan dengan Islam. Lantas dari mana dana untuk melakukan pembangunan?
Dalam Islam banyak sekali jenis pemasukan yang bisa diperoleh diantaranya dari sumber daya alam. Pengelolaan sistem keuangan negara berbasis syariah (Baitulmal) maka akan diperoleh pemasukan rutin yang sangat besar dalam APBN negara yang berasal dari pos Fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum, dan pos zakat.
Dengan sistem keuangan negara, bahwa kebutuhan dana negara yang sangat besar juga dapat ditutup dengan penguasaan (pembatasan oleh negara) atas sebagian harta milik umum, gas alam maupun barang-barang tambang lainnya. Tentu hanya bisa terlaksana, jika elit politiknya berkemauan kuat untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri tidak ketergantungan dana utang berkedok investasi. Wallahua’lam.
(red)
