JABAR.KABARDAERAH.COM . KARAWANG – Senin, 11/5/2020 Wabah Virus Covid – 19 atau yang lebih di kenal Virus Corona, selain menjadi pandemi, juga memunculkan beberapa persoalan yang menjadikan polemik. Khususnya di Karawang, dari mulai Bantuan Sosial (Bansos), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sampai dengan Bansos guru ngaji yang merupakan insentif rutin Tahunan menjelang hari raya Idul Fitri.
Baru reda masalah Bansos guru ngaji yang menimbulkan polemik karena Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) mengeluarkan inisiatif akan menangguhkan sampai habis hari raya Idul Fitri. Kali ini ada lagi polemik soal kualitas beras untuk dapur umum yang di distribusikan ke setiap Desa dan Kelurahan yang ada di Karawang oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Karawang yang di anggap kurang bagus, karena menggunakan jenis beras medium, bukan premium.
Pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan pada saat di minta pendapatnya perihal kualitas beras yang banyak di keluhkan oleh warga net di beberapa Sosial Media (Sosmed) mengatakan. “Di Karawang ini memang unik dan memang masyarakatnya luar biasa kritis, sesuatu hal yang di anggap janggal, tentunya langsung viral, apa lagi perkembangan jaman semakin maju dengan fasilitas – fasilitas ruang publik yang mudah di akses oleh khalayak umum. Jadi, untuk mengutarakan dan mengkritisi sesuatu hal sangat mudah aksesnya”, Katanya.
“Baik lah, saya akan fokus pada masalah kualitas beras yang banyak dipersoalkan oleh masyarakat. Sekilas saya sudah membaca statement Kepala Bulog, ia mengatakan bahwa itu memang beras kualitas medium, bukan premium. Artinya tidak sebagus jenis premium”, Ujar Andri.
“Sebenarnya sebelum viral di Sosial Media, saya sudah menerima informasi dari salah satu Pemerintah Desa (Pemdes) yang menginformasikan, bahwa beras untuk dapur umum kualitasnya kurang bagus. Selain beraroma apek, juga banyak menirnya, atau orang Karawang biasanya menyebutnya beunyeur”, Ungkapnya.
“Dalam hal ini tentu sasaran tembak kritikan masyarkat kembali tertuju pada Bupati. Saya sarankan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan agar bisa menjawab sekaligus menjelaskan permasalahan ini kepada masyarakat. Agar tidak lagi – lagi Bupati menjadi sasaran tembak kritikan masyarakat”, Tegas Andri.
“Ini kan berkaitan dengan teknis, DKP sebagai leading sektor yang benar – benar memahami soal pangan pasti bisa menjawabnya. Bupati tidak mungkin mengerti sampai ke arah teknis, sebab kapasitas Bupati hanya membijaki saja”, Tuturnya.
“Saran saya lagi untuk Kadis Ketahanan Pangan, harap kooperatif terhadap kawan – kawan awak media dalam menjawab pertanyaan perihal beras untuk dapur umum ini”, Pinta Andri.
“Jangan sampai Bupati kembali di repotkan dan di pusingkan dengan persoalan – persoalan teknis yang menjadi tanggung jawab masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”, Pungkasnya.
(Muhidin)
