JABAR.KABARDAERAH.COM . BOGOR — Realisasi program Satu Motor Satu Desa yang saat ini telah di bagikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat ke sebagian desa melalui kecamatan jadi sorotan.
Pasalnya program pengadaan motor setiap desa yang disampaikan Rudy Susmanto yang kala itu masih menjabat sebagai ketua DPRD saat menghadiri Jambore Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor di Puncak, Sabtu 3 Agustus 2024 lalu bersama PJ Bupati baru sekedar wacana.
Melansir pernyataan Rudy Susmanto dibeberapa media menyebutkan bahwa wacana pengadaan satu motor untuk setiap desa adalah salah satu program yang direncanakan untuk periode tahun 2025,
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh awak media bahwa anggaran program Satu Motor Satu Motor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di sahkan dan disetujui oleh DPRD kabupaten Bogor jelang pergantian Ketua DPRD yang sebelumnya Rudy Susmanto ke Sastra Winara yang merupakan dari Partai Gerindra.
Diketahui juga bahwa anggaran program Satu Motor Satu Motor tersebut di sahkan berdasarkan anggaran perubahan APBD sehingga jelang Pilkada tahun 2024 saat ini bisa direalisasikan oleh pemerintah kabupaten Bogor.
Aktivis menduga program Satu Desa Satu Motor yang di gagas calon Bupati Rudi Susmanto yang saat itu masih menjabat sebagai ketua DPRD kabupaten Bogor direalisasikan saat ini tidak tepat sasaran dan bermuatan politik.
“Program ini tidak tepat sasaran, kendaraan inventaris Desa rata-rata masih komplit disetiap desa, baik motor maupun mobil, kami menduga program ini syarat kepentingan politik, soalnya baru diwacanakan untuk tahun 2025 tapi dengan dalih perubahan anggaran atau penambahan anggaran tiba-tiba di sahkan diakhir masa jabatan ketua DPRD”, ujar Romi Sikumbang Ketua DPC LSM Penjara Bogor Raya kepada Wartawan Jumat Malam (1/11/2024).
Hal itu kata dia, tidak sesuai dengan pernyataan mantan ketua DPRD yang saat ini jadi kontestan calon Bupati kabupaten Bogor Periode 2024-2029 dibeberapa media namun fakta nya program tersebut sudah direalisasikan dan anehnya realisasinya menjelang Pilkada”, katanya.
Menurut Romi yang merupakan aktivis sosial yang intens membantu masyarakat bahwa program ini terkesan dipaksakan dan pihaknya juga mempertanyakan anggaran program APBD yang mana yang digeser atau penambahan anggaran berapa triliun untuk merealisasikan program ini karena jika melakukan penambahan atau perubahan anggaran harus dengan alasan yang masuk akal prioritas untuk kepentingan masyarakat.
“Berapa triliun penambahan anggaran ini jika program ini hasil penambahan anggaran atau anggaran program apa yang DPRD geser atau dirubah untuk merealisasikan program ini hingga di sahkan dan direalisasikannya dengan cepat yang kesannya dipaksakan, untuk apa dan kepentingan apa dan urgent nya apa”, tegasnya.
Lanjutnya perubahan anggaran ini patut dipertanyakan berdasarkan alasan dan sebab apa, jangan sampai demi kepentingan kelompoknya jadi melanggar ketentuan hukum, ia menilai bahwa motor inventaris desa bukanlah program kebutuhan masyarakat yang mendesak dan sepatutnya bisa ditunda dulu.
“Pergeseran anggaran ini patut dicurigai, Kami menilai program ini bukan program mendesak, hal ini sangat merugikan masyarakat, Perubahan anggaran yang di setujui oleh DPRD ini sangat aneh padahal program lain untuk kepentingan masyarakat masih banyak yang harusnya di utamakan atau diprioritaskan”, ungkapnya
Masih kata Romi kontestasi Pilkada kabupaten Bogor ini seharusnya beradu gagasan dan ide bukan malah membuat masyarakat gaduh dengan program yang patut diduga syarat kepentingan politik jelang Pilkada,
“Harusnya fokus tawarkan ide dan gagasan untuk meraih simpatik masyarakat bukan dengan program yang seolah ada kepentingan politik, masyarakat harus cerdas menilai ada apa dibalik program Satu Motor Satu Desa ini dan hal ini wajib di telusuri oleh Bawaslu dan kami minta Bawaslu cepat ambil tindakan karena diduga melanggar UU Pemilu yang berpotensi mencederai Pemilu yang Jurdil”, tutupnya. (Red).
