Indramayu, Kabar Daerah Jabar. Puluhan masyrakat Indramayu melakukan aksi pemasangan spanduk dukungan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut tuntas kasus gratifikasi yang disebut-sebut melibatkan Bupati Indramayu, Anna Shopanah.
Malam ini pemasangan spanduk tersebut terlihat di wilayah Jatibarang dan Cikedung sampai kota Indramayu. Sedangkan pemasangan spanduk.di wilayah Patrol dilakukan oleh tokoh masyarakat Anjatan, Sukarli.
“Penegakan hukum di Indramayu tanpa pandang bulu. Tidak boleh setengah hati.
Pokoknya usut kasus mobil Pajero ber nomor polisi B.104 ANS, yang diberikan oleh Rohadi (Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara).”ucapnya semangat. Selasa (17/7/2018).
Masyarakat Indramayju memasang spanduk berisi dukungan untuk KPK agar mengusut tuntas kasus pemberian mobil Pajero Sport B 104 ANA untuk Bupati Indramayu, Anna Shopanah.
Seperti diberitakan banyak media baik cetak maupun online. Pemberian mobil tersebut kepada Bupati Indramayu dalam upaya memuluskan perijinan Rumah Sakit Umum (RSU) Reysa.
Senada dikatakan, penggiat anti korupsi, Anggi Noviah. Pemasangan spanduk tersebut oleh warga masyarakat mulai dari petani, tukang ojek yang biasa mangkal di jalan Pantura Patrol, Indramayu
Spanduk yang berisi tulisan “Masyarakat Indramayu, Minta KPK Usut Tuntas Kasus Gratifikasi Mobil Pajero Sport B 104 ANA’. Dan disebelah nya ada foto Rohadi.
Rohadi sendiri saat ini berada di Lapas Sukamiskin, Bandung dengan hukuman 7 tahun penjara. Dalam kasus tahun 2016 tersebut Rohadi tertangkap tangan menerima sejumlah uang untuk para hakim yang menangani perkara penyanyi dangdut Saipul Jamil.
Meski mobil Sport Pajero NO POL B 104 ANA sudah disita KPK. Namun hingga kini kasus yang menjerat Bupati Indramayu itu belum ditangani KPK.
Anggi Noviah menjelaskan, pemberian mobil kepada Bupati itu murni gratifikasi. Dan dirinya menuntut KPK untuk mengusut tuntas kasus itu.
“Lah mobilnya saja sudah disita, masa yang menerimanya didiamkan. Kami pernah berunjuk rasa di KPK Jakarta untuk memberi dukungan moril pada lembaga negara itu untuk mau mengusut tuntas kasus itu. Tapi hingga kini sikap KPK tidak jelas.”tandasnya. (Sumber : IWO)
