JABAR.KABARDAERAH.COM . JATISAMPURNA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Jatisampurna dilakukan dalam rangka penyusunan RKD Kota Bekasi tahun 2022, dihelat di Aula Kecamatan Jatisampurna.
Acara ini turut dihadiri anggota DPRD Kota Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatisampurna-Jatiasih yakni, H Edi dari fraksi Golkar, Aminah dari Fraksi PAN, Anim Imamuddin, Agus dari Fraksi PDIP, Dradjat Kardono dari PKS, Supandi dari Gerindra, Kapolsek dan semua Lurah di Wilayah Kecamatan Jatisampurna, Rabu (17/02/2021).
Camat Jatisampurna Wahyudin menjelaskan Musrenbang Tingkat kecamatan sudah menampung usulan dari tingkat Kelurahan dan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD saat Reses.
“Semua sudah kita akomodir, nanti kita akan verifikasi. Ada 503 kegiatan usulan dengan total nilai anggaran mencapai Rp 300 miliar lebih,” kata Wahyudin.
Dari semua usulan kegiatan nanti akan diverifikasi kembali mana yang menjadi skala prioritas. Apalagi kata dia saat ini masih dalam kondisi pandemi, tetap memperhatikan anggaran. Namun kegiatan fisik bakal menjadi prioritas.
“Kalau fisik iya, skala prioritas masih seputar perbaikan drainase, peningkatan jalan, perbaikan tanah longsor dan kebutuhan pembangunan tandon air di wilayah Kelurahan Jatiranggon. Sedangkan untuk kegiatan program 100 hari kerja Wali Kota sudah terealisasi semua,” ujarnya.
selain itu, terkait pembangunan SMP Negeri, Wahyudin mengatakan bahwa pembangunan gedung SMPN sudah menjadi kebutuhan masyarakat Jatisampurna yang harus bisa segera diwujudkan. Pasalnya, wilayah Jatiranggon radiusnya ke wilayah Jatisampurna cukup jauh, begitupun wilayah Jatirangga.
“Jadi kalau sistem Zonasi, kedua wilayah tersebut kalah terus dan tidak kebagian, kasihan masyarakat di Jatiranggon dan Jatirangga tidak terakomodir. Sudah waktunya harus segera kita wujudkan (pembangunan SMPN),” imbuhnya.
Wahyudin mengaku sempat berdiskusi dengan Anggota Dewan dan beberapa pegiat pendidikan agar diusulkan operasional sekolah dahulu dilaksanakan, sedangkan untuk gedung bisa menumpang di Sekolah Dasar.
“Makanya saya akan mengumpulkan stakeholder yang ada untuk bekerjasama mengurus izin operasional SMP Negeri. Kita sangat butuhkan dukungan masyarakat dan semua pihak agar bisa terwujud,” pungkasnya.
(Sule/*)
