Sindiran Fahri Hamzah Tentang Pidato Kebangsaan Jokowi Di Sentul

POLITIK, jabarkabardaerah.com – Fahri Hamzah wakil ketua DPR RI menyindir tentang pidato kebangsaan yang di ucapkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi mengenai tentang prestasi yang sudah diklaim pada masa pemerintahan presiden ke-7 Indonesia itu.

Adapun sindirian pedas untuk tentang hal tersebut bisa dilihat dan dibaca pada akun Twitter Fahri Hamzah @Fahrihamzah.

Yaitu menurut Fahri Hamzah, seandainya semua karya positif masa lalu seolah hasil pemerintahan Jokowi saat ini, maka Jokowidiminta untuk meresmikan Candi Prambanan dan Candi Borobudur.

“Kalau semua karya masa lalu seolah hasil pemerintahan sekarang..Saya usul agar candi Prambanan dan candi Borobudur segera di resmikan oleh pemerintahan sekarang. Candi abad ke-9 itu belum sempat diresmikan oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan atau Wangsa Syailendra,” tulis Fahri Hamzah, Senin (25/2/2019).

Sementara itu, sindiran Fahri Hamzah tersebut merupakan buntut dari pidato kebangsaan capres nomor urut 01 Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).
Pada pidato yang berlangsung lebih kurang selama satu jam tersebut, Jokowi mengklaim sejumlah keberhasilan pemerintahannya.

Setidaknya, ada 10 prestasi yang diklaim Jokowi di masa pemerintahannya itu.

Adapun sebagai calon presiden, Jokowi juga menyinggung program-program baru yang akan diterapkannya.

Hal tersebut ,ditanggapi oleh Ketua umum Baladaya Kab. Bekasi Yudiyantho saat ditemui rekan wartawan dikediamannya Perum Villa Mutiara wanajaya Cibitung, ” Saya sebagai pemerhati keadaan sosial kemasyarakatan, itu merupakan hal yang wajar soal Pak Jokowi memberi stadment tentang informasi keberhasilannya yang katanya sudah dilakukan oleh masa 4 tahun pemerintahannya yang lalu tersebut , kalau pun ada pihak yang menanggapi miring Saya rasa wajar pula sebab ini tahun politik dimana masing-masing kubu saling beragument menurut pendapatnya masing- masing asal tidak keluar dari koridor hukum UUD yang berlaku di Indonesia dan mekanisme politik yang sehat, tidak mengadu domba, caci maki, dan saling mencela”.

( red. jabarkabardaerah.com )