JABAR.KABARDAERAH.COM . BEKASI KAB. – Soerjana Koesnadi yang biasa di sapa Cingik menuturkan, ” Kami menilai surat dari Pemprov Jabar yang di tanda tangan itu SETIAWAN WANGSA ATMAJA (Sekda) “melanggar” Tata Laksana Surat”, tegasnya. Senin (16/03/2020).
Lanjutnya Cingik,” Surat yang dikirim kepada Bupati Bekasi Bekasi tanggal 13 Maret 2020 dengan nomor: 131/1537/Pemkan, dan surat yang di tujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dengan nomor: 131/1536/Pemkan dengan perihal yang sama yaitu: Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan Tahun 2017 – 2022, hal itu dapat dilihat dan simpulkan dari poin 4 redaksi surat tersebut. Jika dimaknai lebih dalam dapat disimpulkan pula sebagai bentuk “Gertakan” Atau “Ancaman” kepada DPRD Kabupaten Bekasi”, Ujarnya.
Surat DPRD Kabupaten Bekasi, dalam pemberitaan beberapa media tertanggal 10 Maret 2020. Kemudian jawaban Surat Propinsi 13 Maret 2020, surat propinsi tersebut luar biasa, langsung ditandatangan Sekda Jabar, tanpa ada paraf lain di surat tersebut, padahal mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat. Apakah dalam membuat surat tersebut terkesan buru – buru..?
” Namun disini DPRD Kabupaten Bekasi tidak perlu takut dan ciut ketika telah memenuhi semua syarat sesuai dengan aturan dan regulasi, jalankan saja sesuai dengan tahapan”, imbuhnya.
DPRD Kabupaten Bekasi sebagai pemangku hajat pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan Tahun 2017-2022 memiliki hak penuh sebagai penyelenggara, Sesuai dengan amanat konstitusi, Undang – undang Nomor: 10 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor: 2 Tahun 2019.
Sementara Bung Ken selaku pembina Forum Lintas Pemuda Peduli Demokrasi yang di temui secara terpisah, enggan berkometar Karena baginya menggap persoalan administrasi dalam regulasi tersebut sudah selesai, hanya tinggal pelaksanaan pemilihannya saja, Namun ketika di tanya terkait surat Sekda Jabar yang di maksud Beliau, Beliau mengatakan,” Tidak segan untuk melakukan Somasi”, tandasnya sambil tersenyum.
(Sule)
