JABAR KABARDAERAH.COM . CIREBON – Pasca musibah ambruknya bangunan dua Ruang Kelas Belajar (RKB) di SMPN 2 Plumbon Kabupaten Cirebon baru – baru ini, membuat mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj. Yuningsih MM turut prihatin usai mendapatkan informasi terkait insiden yang menimpa pelajar SMPN 2 Plumbon Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
“Mendengar berita kemarin, terus terang, saya sangat sedih atas musibah yang dialami siswa siswi SMPN 2 Plumbon Kabupaten Cirebon, bagaimana jika musibah tersebut terjadi pada diri kita, “ucap Yuningsih kepada wartawan kabardaerah.com melalui pembicaraan telpon selluler, Rabu sore (2/10/19)
Seharusnya insiden itu bisa dihindari bila saja pemerintah daerah mengidentifikasi kerusakan secara dini dan memperbaikinya.
Belajar dari insiden memilukan tersebut, tentunya pembelajaran untuk kita semua, dan berharap jangan pernah terjadi lagi di sekolah – sekolah lain, “sambungnya
Menurutnya, kesalahannya adalah memang Disdik kabupaten Cirebon tidak memiliki database, berkali – kali waktu saya di DPRD Kabupaten Cirebon sejak tahun 2016 saya juga pernah menyampaikan harus ada database di Dinas Pendidikan.
Sekolah – sekolah mana yang sekiranya rusak, ditinjau dan disurey bangunannya berapa persen tingkat kerusakannya supaya mendapat bantuan, baik dari Bantuan Pembangunan Infrastruktur Sekolah (PIS) atau bantuan dari kewenangan kita.
Kita kan punya kewenangan hak budgjet, walaupun hanya memberi programnya, sehingga kita bisa mengukur, melihat SD dan SMP, “ujar wanita yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Jangan sampai nanti tidak ada pemerataan, misalnya yang kepala sekolahnya punten dalam tanda kutip, dekat atau komunikatif dengan pihak terkait selalu mendapat bantuan, padahal sekolah tersebut sudah bagus tetapi mendapat bantuan rehab lagi, sebaliknya kalau yang tidak komunikatif dan tidak dekat dengan pihak terkait sulit mendapat bantuan rehab, akhirnya ya seperti di SMPN 2 Plumbon itu, ambruk, “ungkapnya.
“Jadi database dari Disdiknya ini yang perlu diberi masukan, mangga mapingya kira – kira sekolah – sekolah mana yang perlu diperbaiki, toh setiap anggaran tidak hanya dari bantuan Pembangunan Infrastruktur Sekolah (PIS) saja, barangkali ada dari Pokir kita.
Menurut Yuningsih, anggaran tidak hanya dari kabupaten, silakan dinas terkait mengusulkan, baik di DPRI RI melalui APBN ataupun dari Provinsi, meskipun Provinsi hanya berwenang untuk SMA tetapi tidak menutup kemungkinan memberi ruang juga untuk SD maupun SMP.
Kita prihatin mendengar banyak siswa siswi SMPN 2 Plumbon menjadi korban yang diduga akibat proposal bantuan rehab tak pernah direalisasi oleh dinas terkait ya.
Yang namanya pendidikan kan berarti di dalamnya ada peserta didik, ada pendidik, dan saat seperti ini kan korbannya tidak hanya pendidik serta tidak juga hanya anak didik, saat proses belajar mengajar tiba – tiba bangunan ambruk, “ujar Yuningsih
Bagaimana pendidik, terutama anak didik akan belajar dengan tenang kalau infrastruktur pendidikan sendiri seperti ini, sehingga menimbulkan trauma yang sangat mendalam.
Yuningsih memberi masukan, ” evaluasi untuk dinas pendidikan dan untuk semuanya, apalagi pak Bupatinya kan sekarang baru ya.
Untuk bisa melihat kondisi yang seperti ini, saya sekarang di DPRD Provinsi, ayo kalau memang aturan itu bisa untuk memfasilitasi nanti kita usulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi juga, nanti ada hak dan kewenangan kita di legislatif untuk bisa sharing ke Pendidikan, “jelas Yuningsih
Terus terang semenjak saya di DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2016, saya sudah sangat konsen di bidang Pendidikan, dan saat ada guru yang respon dan komunikatif mengusulkan untuk bantuan rehab dan segala macam, bukanya tidak diberi tapi karena memang anggaran terbatas.
Kita tidak menutup ruang komunikatif dengan legislatip, baik dengan DPRD Kabupaten maupun dengan DPRD Provinsi juga bisa sounding dengan DPR -RI, yang penting komunikatip, nanti bisa diusulkan melalui komisi 10 atau melalui kementrian pendidikan, “pungkas Yuningsih. (yan/kd)
.
.
