*Izhar Ma’sum Rosadi
JABAR.KABARDAERAH.COM . BEKASI KAB. – Ahmad Marzuki, kader partai yang pernah mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Karawang dari Partai PDIP pada 2015 lalu dan masih bersih dari kegiatan membocorkan APBD Kab. Bekasi, justru menang telak dalam Pemilihan Wakil Bupati Bekasi di Sisa Masa Jabatan 2017-2022 yang digelar DPRD Kabupaten Bekasi (18/3/2020). Sebanyak 40 anggota DPRD Kab. Bekasi memberikan hak suaranya kepada Ahmad Marzuki (AM) dalam Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 yang digelar DPRD Kabupaten Bekasi (18/3/2020). Pemilihan tersebut diwarnai oleh ketidak hadiran sepuluh anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang tidak hadir itu, tujuh orang dari Fraksi Golkar; Novi Yasin, Asep Surya Atmaja, Marico, Sunandar, Yoyoh Masruroh, Kardin, Sarim Saefudin. Sedangkan seorang dari Fraksi PKS yaitu Budiyanto, satu orang dari Fraksi PAN-PBB Iin Farihin, dan Warja Miharja dari Fraksi Madani. Bahkan, Tuti Yasin yang dicalonkan dalam pemilihan tersebut tidak hadir. Pun demikian dengan Bupati bekasi Eka Supria Atmaja, tidak hadir juga.
Itulah jalan politik yang tak selalu linear, selalu muncul sejumlah paradoks yang membuat satu keputusan politik mengundang sejuta makna dan seribu kemungkinan dampak lanjutan. Dalam konteks sirkulasi elite di fase akhir dari Sisa Masa Jabatan 2017-2022 itulah menarik untuk dianalisis.
Dalam perspektif Vilpredo Pareto The Circulation of the Elite (dalam William D Perdue, 1986:95-103), proses sirkulasi elit itu digambarkan sebagai hubungan resiprokal dan bersifat mutual interdependence (ketergantungan bersama). Perubahan bukan berada dalam respon institusional yang dramatis, tetapi dalam tindakan dan reaksi sistem yang menunjukkan proses pengelolaan keteraturan.
Terlepas dari berbagai kemungkinan kuatnya dinamika respons institusional yang dramatis di tubuh Golkar maupun terbukanya celah untuk melakukan gugatan pasca Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 yang digelar DPRD Kabupaten Bekasi, satu hal yang dikhawatirkan publik adalah tersedotnya energi kreatif Eka sebagai Bupati Bekasi. Muncul paradoks, ditengah-tengah upayanya bekerja meningkatkan kinerja, Eka berada dalam titik episentrum persoalan-persoalan internal di tubuh Golkar dan dampak lanjutan Pilwabup. Sehingga, Ia akan sulit menghindar dari peran ganda kekuasaan. Padahal para pemimpin kita kerap diingatkan dengan ucapan terkenal dari Mantan Presiden Filipina, Manuel L Quezon (1878-1944) “loyalitas kepada partai berakhir, saat loyalitas pada negara dimulai”. Tentu, masyarakat akan mengkritisi jika pemimpin yang diberi mandat berkuasa lebih mendahulukan loyalitas pada diri dan kelompoknya.
Pemerintahan Eka saat ini sudah di fase akhir, tak lagi dalam konteks belanja masalah, melainkan soliditas tim dan efektivitas kinerja sektor-sektor penyelenggara pemerintahan daerah guna mengejar realisasi program, meningkatkan skor penilaian pelayanan publik agar berpindah dari zona kuning ke zona hijau pelayanan publik.
(*Penulis merupakan warga kabupaten Bekasi)
