JABAR.KABARDAERAH.COM . KOTA BEKASI — Polemik tim Monev Kelurahan Bantar Gebang seolah-olah tidak pernah akan usai. Redaksi Media Kabar Daerah Regional Jawa Barat kembali menerima data dan informasi permasalahan yang terjadi terkait tim Monev 22 Juli 2022 yang lalu.
“GERBANG” yang merupakan perkumpulan Gerakan Masyarakat Bantar Gebang Kembali melayangkan surat yang ke 2 kalinya kepada PLT Walikota Bekasi, Hal ini perihal permohonan Pembatalan tim monev TPST Non pemerintahan khususnya Kelurahan Bantargebang tahun 2022.
Saat ditemui rekan Media terkait informasi ke kisruhan tim Monev Kelurahan Bantargebang, Sekjend ” GERBANG ” Jamalludin S.H. menjelaskan kepada Media,” Diduga karena kecerobohan PLT walikota Bekasi dalam menandatangi SK Tim Monev Non Pemerintahan, khususnya Kelurahan Bantargebang, seharusnya cepat diperbaiki, hal ini dikarenakan jika terlalu didiamkan berlarut larut akan menambah publik warga masyarakat bantargebang tidak percaya terhadap kinerjanya,” Ujar Sekjend” GERBANG” Jamalludin.S.H.
Beliau juga menuturkan,” Dua kali saya mengirimkan surat tentang permohonan pembatalan SK Tim Monev tersebut, Namun belum ada tanggapan dari PLT Walikota bekasi. Saya sebagai Sekjend GERBANG menyampaikan sangatlah terlihat jelas ada dugaan unsur KKN dalam struktur kepengurusan Team Monev TPST tersebut. Karena diketahui telah beredar nama-nama yang masuk yang diduga ada 3 pekerja TKK dan 1 Pekerja PNS”.
Jamalludin.SH. mengatakan juga,” Jangan sampai kota bekasi benar-benar tidak memiliki pimpinan lagi atau jangan-jangan mau menyusul mantan pemimpin sebelumnya ke gedung Merah Putih.
Tentunya Pemkot DKI Jakarta khususnya Gubernur DKI harus bisa mengambil sikap terhadap oknum pejabat pemerintah kota bekasi yang mengelola anggaran TPST Sampah DKI, yang diduga tidak transparan,” pungkasnya. (***)
