DAERAH  

LSM Penjara Minta BPK Audit Proyek RSUD Cileungsi Yang Diduga Ada Mark-up Anggaran

BOGOR . JABAR.KABARDAERAH.COM — Saat rekan-rekan Media mendapatkan Kabar terkait dugaan Mark-up Pembangunan di RSUD Cileungsi dan coba melakukan konfirmasi yang dilakukan oleh beberapa media juga di surati oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantauan Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) terkait pembangunan dilingkungan RSUD Cileungsi kabupaten Bogor Jawa Barat pihak kontraktor baru memasang plang kegiatan.

Pasalnya meskipun papan kegiatan dipasang pagu anggaran yang tertera di papan kegiatan dengan pagu anggaran yang sebenarnya tidak sesuai hal ini menjadi pertanyaan , hingga ada dugaan terjadi mark up anggaran.

“Setelah kami layangkan surat baru dipasang papan kegiatan sementara pembangunan tersebut sudah mendekati selesai”, kata Romi Sikumbang Ketua DPC LSM Penjara Bogor Raya dikantornya Sabtu (4/5/2024).

Selain itu kata Romi, anehnya angka anggaran yang tertera dalam papan kegiatan dan pagu anggaran yang semestinya sama namun tidak sesuai dalam hal ini ada dugaan pembangunan yang dilakukan oleh RSUD Cileungsi, ada mark-up anggaran.

“Aneh angka anggaran yang tertera dalam papan kegiatan tidak sesuai dengan pagu anggaran, kami menduga kegiatan tersebut penuh dengan kejanggalan dan ada dugaan mark-up anggaran”, ujarnya

Atas hal ini pihaknya akan menyurati Inspektorat, BPK dan KPK meminta pembangunan tersebut di audit guna mengetahui dugaan mark-up anggaran.

“Kami akan mengirimkan surat kepada Inspektorat, BPK dan KPK meminta pembangunan tersebut diperiksa karena penuh kejanggalan dan diduga kuat terjadi Makeup anggaran”, tegasnya

Diketahui proyek tersebut adalah proyek pembuatan taman, saluran air, gapura, pos keamanan dan juga renovasi gedung pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cileungsi

Berdasarkan pantau pihak Media dan LSM Penjara di lokasi pekerjaan tersebut juga diduga memakai material bekas, dan juga tak ada plang keterangan mengunakan anggaran dari mana dan menghabiskan anggaran berapa.

Proyek tersebut dinilai banyak kejanggalan karena tidak ada plang kegiatan sehingga tidak tahu siapa pihak ketiganya, kontraktornya PT apa dan berapa nominal anggaran yang digunakan. (Ind/tim)