JABAR.KABARDAERAH.COM . CIREBON (KD) – Terkait banyaknya ucapan terima kasih dari para pedagang Pasar Sumber kepada anggota DPRD Kabupaten Cirebon Dapil 1 yang telah memperjuangkan dibukanya kembali Pasar Sumber namun menurut Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mohammad Luthfi belum layak untuk diterimakasikan, karena harus lebih banyak kerja-kerja yang dilakukan oleh para anggota dewan.
Kalau masalah ini sih belum seberapa, kecuali kalau di Kabupaten Cirebon sudah tidak ada lagi orang yang nganggur dan tidak ada lagi orang miskin, itu baru terima kasih ke dewan,” ungkap Luthfi kepada media, usai gelar rapat (audensi) dengan para kuwu se Kabupaten Cirebon, Senin (8/6/2020) siang.
“Visi Cirebon Bahagia, Cirebon Bahagia itu masyarakatnya sejahtera, tidak ada yang nganggur tidak ada yang miskin, sekolah gampang, kesehatan gratis, wong sekarang aja kesehatan susah,” ujarnya.
Adapun cara mengentaskan pengangguran dan kemiskinan menurutnya dengan cara mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), idustrialisasi, kemudian mengembangkan produktivitas Kabupaten, “ini bahasa ekonominya ya,” kata Luthfi.
Luthfi mengatakan, produktivitas kita ini lemah dibandingkan Kabupaten lain yang ada di Jawa Barat, kenapa ? Karena kita masih belum terlalu serius untuk menginjak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.
Kita berharap, dengan mendorong UMKM, pertumbuhan ekonomi bisa kita optimalkan.”Pengangguran di Kabupaten Cirebon itu tertinggi di Jabar, yakni 10,52%, kalau dihitung dari angkatan kerja 1,6 juta orang maka ada sekitar 120 ribu pengangguran, ini kita tidak menghitung orang yang PJKA (Pergi Jum’at Kembali Ahad), ini kan lebih dari 300 ribu orang, artinya ada persoalan disitu,” paparnya.
Kemudian, kata dia, indikator yang sederhana soal Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Cirebon, kita hanya 2 juta, kenapa kok ditempat lain bisa sampai 4,5 juta, jawabannya sederhana, jumlah tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Cirebon jauh lebih sedikit dari jumlah pencari kerja.
Masih kata Luthfi, setiap tahun kita memproduksi 6 ribu sampai 8 ribu pengangguran baru, lulusan SMA tidak melanjutkan kuliah dan tidak kerja, kalau Pemda tidak bisa meyiapkan lapangan kerja yang memadai maka pengangguran akan semakin meningkat, dan kalau pengangguran meningkat otomatis kemiskinan akan meningkat.
Lebih lanjut Luthfi mengatakan, menurut data di Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Kabupaten Cirebon ada 232 ribu orang, gara – gara covid-19 angkanya naik menjadi 400 ribu.
“Terus apa tugas Pemkab Cirebon untuk memastikan masalah orang miskin selesai dan tuntas, lah ini kitan ingin mengajak temen – temen di Kabupaten Cirebon dan temen – temen di desa untuk bagaimana kita bisa menuntaskan kemiskinan untuk mendorong UMKM dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Menanggapi ungkapan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon tersebut,
Wakil Ketua Komisi II DPRD Fraksi PKS Dapil 1, Drs. H.M Ridwan M.Pdi mengatakan, maksud yang diungkapan dari ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu memang kerja kita sebagai anggota DPRD ini sangat besar sekali, bukan saja pendampingan dan pembelaan terhadap masyarakat tetapi sesungguhnya tujuan yang sangat ideal itu diantaranya mensejahterakan masyarakat.
‘Jadi’, kata Ridwan, ” kalau kita sekarang kemudian berjuang sampai bisa mengegolkan tentang pembukaan kembali pasar Sumber, itu adalah bagian terkecil dari kehidupan masyarakat di tingkat bawah”.
Namun, menurut owner Ridho Motor ini, ternyata memang masih terlalu luas gitu yah, sebuah wilayah perjuangan, diantaranya adalah menyiapkan tenaga kerja, kemudian bagaimana menangani pengangguran-pengangguran, orang misbar (orang miskin baru) dampak covid-19.
Sekarang dengan adanya penutupan kebijakan PSBB, adanya penutupan pabrik pabrik, dan beberapa kegiatan usaha yang belum buka, ini juga berdampak sangat luar biasa, inilah kerja besar kita sebagai anggota dewan,” jelas Ridwan, Selasa (9/6/2020) malam.
“Kita berharap, ketika kondisi covid-19 ini sudah dipandang layak menurut gugus tugas untuk mengangkat daerah New Normal dan bukan PSBB lagi, tentunya kegiatan-kegiatan perekonomian sudah dikembalikan lagi sesuai dengan porsinya, seperti misalkan jam kegiatan pasar tidak lagi dibatasi kemudian supermarket, minimarket atau toko toko yang sifatnya pelayanannya besar itu juga sudah melayani pelayanan secara maksimal,” tukasnya.
(yan/kd)
