Bekasi, Kabar Daerah JB. (25/5/2018) kurang 1 bulan lagi detik-detik Bekasi Kota warganya akan memilih Kepala Daerahnya. Yaitu pemilihan Walikota Bekasi pada tanggal 27 Juni bulan depan.
Pihak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi terlihat bersemangat mengerjakan segala sesuatunya untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan pesta hajat Demokrasi Masyarakat Kota Bekasi ini.
Kekhawatiran terbesar saat ini adalah masalah partisipasi para pemilih yang masih menghantui. Ini dapat terlihat dari hasil perhitungan cepat dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), dari DPT 1,7 juta jiwa pada Pilwalkot 2013 lalu, partisipan pemilih hanya 48,81%. Angka tersebut, berbanding terbalik dengan angka golongan putih (golput) yang mencapai 51,19%. Padahal pencoblosan dilakukan tidak selepas hari raya idul fitri dan lebaran, seperti Pilkada tahun 2018.
“Ya, itu memang salah satu kekhawatiran kita dalam pemilihan saat ini,” ujar Komisioner KPU Kota Bekasi, Divisi Sosialisasi dan SDM, Nurul Sumarheni, Kamis (24/5/2018).
Namun demikian, saat ini pihak KPUD optimistis dengan perkiraan angka partisipan dapat tembus diangka 70% untuk Pilkada 2018. Pasalnya, dari jumlah DPT telah dilakukan tahap screening untuk memastikan warga Kota Bekasi dan luar Kota Bekasi, sehingga memunculkan angka DPT 1,4 juta jiwa.
“Jadi boleh dikatakan data kita sekarang jauh lebih valid. Apalagi basisnya KTP elektronik. Kalau sudah fiks, angka datanya dengan tidak ada pemilih di luar Kota Bekasi, kemungkinan hasil akhir jadi lebih valid,” kata Nurul.
Pihaknya menganalisa, kemungkinan partisipan pemilih yang golput adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal. Adapun pekerja di sekolah formal dipastikan banyak berpartisipasi lantaran masa cuti lebaran telah usai sebelum hari H pemilihan.
“Informal itu seperti PRT, pedagang, wiraswasta, orang-orang yang tidak bekerja di perusahaan,” katanya.
Pihaknya pun telah mengantisipasi jauh-jauh hari, seperti pelaksanaan sosialisasi pemilu yang dilakukan dengan gencar dan terarah sesuai segmentasi masyarakat. Begitu pula bantuan sosialisasi oleh pihak-pihak lainnya, seperti PPK, dan PPS, sehingga hingga tingkat grassroots bisa mengetahui pelaksanaan pemilu.
“Kemudian sosialisasinya dilaksanakan berbasis keluarga, jadi diharapkan sudah tercover semua darimanapun pekerjanya, di sektor formal dan informal, semua sudah dapat sosialisasi dari kita,” tambah Nurul.
Selain itu, menjelang pemilihan yang berjarak sekitar satu bulan lebih, pihaknya pun berencana akan mengeluarkan imbauan supaya masyarakat yang bermudik dapat kembali ke Kota Bekasi sebelum waktu pemilihan.(dilansir dari Bekasi Net)
