BEKASI.KABARDAERAH.COM – Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Qadar Ruslan Siregar mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat termasuk beberapa ketua RW, ibu-ibu kader Posyandu masih adanya birokrat setingkat kelurahan dan kecamatan yang menginstruksikan untuk mencoblos Caleg tertentu dan capres 01.
“Iya saat saya turun sosialisasi adanya laporan masyarakat seperti ketua RW termasuk para kader Posyandu diminta oleh pejabat di kelurahan untuk mencoblos Caleg tertentu dan capres tertentu. Ini laporan dari masyarakat sedang saya telusuri kebenaranya.”ucap caleg nomor urut 5 dapil Kota Bekasi-Depok ini.
Ruslan mengingatkan agar semua jajaran birokrasi termasuk kepala daerah agar bersikap netral saja. Bahkan, sambung dia, Walikota Bekasi juga harus menjaga harmonisasi perkawanan dengan pendukung Prabowo yang direpresentasikan oleh kader-kader PAN.
“Jangan lupa loh, Rahmat Effendi dan Tri Adhianto itu juga didukung oleh pendukung Prabowo saat Pilkada yang direpresentasikan oleh dukungan riil PAN kota Bekasi saat Pilkada lalu.”tegas Ruslan mengingatkan.
Ditambahkan dia, saat kampanye Pilkada Kota Bekasi, Rahmat Effendi juga sering mengatakan siapapun Presidennya, Walikota nya tetap Rahmat Effendi.
“Saya masih ingat Rahmat Effendi saat kampanye Pilkada kan pernah juga bilang silahkan pilih Presiden nya siapa saja yang penting Walikota nya saya (Rahmat Effendi.red) lagi.”kata dia menirukan ucapan walikota Bekasi.
Selain itu, pengerahan seribu lebih TKK di lingkup Pemkot Bekasi untuk menjadi saksi pengawas di TPS juga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan.
“Iya lah saya rasa masyarakat sudah paham akan ada konflik kepentingan dari Walikota Bekasi ketika menjadikan ribuan TKK sebagai saksi pengawas di TPS. Karena beliau kan ketua partai politik yang sarat dengan kepentingan.”pungkasnya. (red)
