Pemerintah Pusat Harus Segera Selidiki Bola Panas Dugaan KKN Program BSP Prov. Banten dan Jabar

JABAR.KABARDAERAH.COM . HEADLINE – Kasus Program BSP sepertinya menjadi bola panas harus segera ditanggapi serius Pemerintah Pusat terkait ada dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Program tersebut khususnya untuk untuk Provinsi Banten dan Jawa Barat.

Hal ini jangan dianggap remeh oleh Pemerintah Pusat, sebab media – media Online dan media – media cetak sudah merilis tentang dugaan kasus tersebut.

Kasus ini dikuak oleh salah seorang anggota Dewan DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah yang juga menjabat sebagai wakil Fraksi komisi.

Berikut stadment Beliau melalui sambungan Whatshapp (WA) saat di hubungi oleh team media Online Kabar Daerah Jawa Barat, di sela – sela kesibukannya sebagai anggota Dewan.

” Kejaksaan agung harus segera melakukan penyelidikan terhadap kasus Bantuan Sembako Pangan di Provinsi Banten dan Provinsi lainnya, Sudah jelas ada penyimpangan dalam program tersebut, dibuktikan dengan Ketua forum Nasional TKSK, merangkap juga menjadi mengusaha supplier, bahkan Beliau juga menjabat sebagai Wadir PT. AAM PRIMA ARTHA perusahaan yang menjadi Supplier program tersebut, hal ini adalah bukti adanya persoalan yang sangat serius, ini mendorong terjadinya KKN dengan pola comflic of interest,” jelasnya.

” Ini tidak bisa dibiarkan, Persoalan program Bantuan Pangan Sembako yang sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai ini, banyak menimbulkan persoalan hingga ketingkat bawah, adanya keterlibatan para TKSK di masing2 kecamatan, sehinga program ini tidak sesuai, ini bisa dibuktikan dengan beras medium yang harganya murah dijual oleh agen BPNT yang melakukan MOU dengan PT. AAM PRIMA ARTHA, dijual dengan harga premium hingga Rp. 11.900/kg, bahkan telur infertil dijual agen kepada KPM yang notabenya masyarakat miskin,” ungkapnya.

” Ini semua akibat adanya konflik kepentingan yang melibatkan para pelaksana program termasuk TKSK sendiri,” pungkasnya.

Musa juga berharap kepada pemerintah pusat jangan membiarkan hal ini berlarut larut, sebab dipastikan ada kerugian negara disana, terutama Masyarakat penerimanya langsung.

(Hodri)