Oleh: Lela Nurlela
MAJALENGKA . JABAR.KABARDAERAH.COM — Dunia perdapuran sedang mendapatkan ancaman. Kompor gas di dapur terancam tidak bisa ngebul karena gas elpiji 3 kg tiba-tiba langka. Gara-gara si “melon” hilang emak-emak jadi kalang kabut, keluarga pun ikut terdampak. Sebenarnya ada apa di balik langka nya si “melon”?
Banyak pihak bertanya-tanya tentang penyebab langkanya elpiji melon. Menurut direktur utama PT. Pertamina (persero) Nicke Widyawati mengatakan bahwa kelangkaan terjadi karena peningkatan konsumsi.
“Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Kami sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat”. (CNN Indonesia) selasa 25/7/2023
Di samping itu Nicke juga menyampaikan bahwa telah terjadi salah sasaran dalam penyaluran elpiji 3 kg. Menurut data pemerintah, terdapat 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi elpiji dari total 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persen. Akan tetapi saat ini penjualan “melon” mencapai 96 persen. Menurutnya bahwa langkanya elpiji “melon” ini mengindikasikan ada subsidi yang salah sasaran. (CNBC Indonesia) 24/7/2023.
Kisruh langkanya elpiji menunjukan bahwa negara lalai dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok warganya. Elpiji merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat karena merupakan bahan bakar paling populer untuk memasak.
Publik tentu masih ingat bahwa dulu umumnya masyarakat menggunakan minyak tanah. Lalu pemerintah melakukan konversi dari minyak tanah ke elpiji dengan alasan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak tanah dan mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi
Namun, kini setelah masyarakat menggunakan elpiji ternyata muncul lagi keberatan pemerintah terkait subsidi. Pemerintah mengeluhkan jebolnya kuota elpiji 3 kg bersubsidi. Diprediksi penyerapan elpiji 3 kg bersubsidi hingga akhir tahun 2023 lebih 2,7 % dari kuota yang dibebankan APBN.
Dengan demikian yang menjadi masalah sebenarnya adalah subsidi bagi rakyat yang dianggap membebani negara, pemerintah merasa keberatan karena subsidi dianggap membebani APBN. Ketika subsidi dianggap membebani APBN lantas apa tugas negara?
Di dalam sistem kapitalisme negara hanya berfungsi sebagai pengawas, negara hanya memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan lancar tanpa ada pelanggaran terhadap aturan negara.
Berkaitan dengan ketersediaan gas elpiji yang mencukupi rakyat, ini termasuk tanggungjawab pemerintah.
Berbeda dengan aturan yang ada di dalam Islam, dalam aturan Islam negara berkewajiban menyediakan semua kebutuhan pokok rakyat termasuk elpiji.
Ketersediaan si “melon” ini diatur dalam sistem ekonomi. Dalam sistem ini negara akan meniscayakan keteresediaan gas elpiji untuk semua rakyat dengan harga murah atau gratis, karena Islam mengharuskan pengelolaan SDA oleh negara.
Allohu a’lam
