JABAR.KABARDAERAH.COM . KAB. BEKASI — Ajaran baru di Kabupaten Bekasi telah dimulai meskipun ditengah Pandemi saat ini. Dimasa Pandemi ini seakan – akan diduga sekolah – sekolah mengambil kesempatan dalam masa ajaran baru dengan melakukan bisnis Seragam Sekolah terutama khususnya Seragam Sekolah Negeri, meskipun alasannya dibeli melalui koperasi Sekolah.
Hal yang amat celakanya lagi Koperasi Sekolah diduga kebanyakan belum memiliki izin resmi di kementerian Koperasi atau pun Dinas perdagangan.
Melalui investigasi yang dilakukan oleh Creww Media Kabar Daerah regional Jawa Barat, dibeberapa Sekolah di wilayah Kabupaten Bekasi harga seragam sekolah berbeda – beda, seperti halnya seragam SMPN antara harga sekolah yang satu dengan yang lain berbeda-beda dari mulai Rp. 950 ribu sampai dengan Rp. 2 Juta Rupiah.
Tidak kalah Fantastiknya dengan SMPN, tapi tingkat Sekolah Menengah Atas pun sama dari mulai Rp. 1 Juta sampai dengan Rp. 3 Juta Rupiah.
Saat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Dr. H. Carwinda M.si.) di tanyakan hal terkait permasalahan ini melalui sambungan WA, seolah-olah Beliau enggan dan bahkan tak menggubris pertanyaan wartawan, Bahkan saat didatangi ke Kantornya, salah seorang pegawai kedinasan yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, ” Sedang ada PPKM”, singkat.
Sementara itu Yudiyantho yang merupakan pendiri Paguyuban Konsultasi Hukum Masyarakat Indonesia (KHMI) Secara terpisah dikediamannya mengatakan,” Tak elok dan seharusnya seorang pelayan publik mengindahkan pertanyaan seorang Jurnalis, terutama hal yang sangat penting dimasa Pandemi ini. Sebab Dia sendiri (Kadisdik) harusnya paham kondisi ekonomi sedang carut marut, Dia (Kadisdik) harus bisa mendengar dan peka akan hal tersebut,” tegasnya.
” Dan Kadisdik harus menindak hal yang terjadi dan polemik yang terjadi di lapangan, terkait pungutan seragam sekolah yang mengatasnamakan koperasi sekolah. Ini penyakit Kanker yang sudah sepertinya menahun dan parah, Pejabat publik seakan tidur dan hanya makan gaji buta dari pemerintah. Saya berharap kalau tidak becus menindak hal tersebut baiknya turun dan letakan jabatan,” tuturnya.
“Kasihan Masyarakat sudah susah bertambah susah, dibebani dengan pungutan Sekolah yang tidak jelas,” pungkasnya. (Hodri)
