JABAR.KABARDAERAH.COM . CILAMAYA — Selasa, 30 Agustus 2022. Pengerjaan proyek pemerintah tanpa memasang papan nama kegiatan diduga marak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dipastikan hal semacam ini merupakan celah membuka pintu praktik tindakan korupsi dalam pengerjaannya.
Contoh yang nampak sekali dalam proyek-proyek tersebut tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana didalamnya mengatur setiap bangunan fisik yang dibiayai oleh Negara wajib memasang papan nama proyek.
Papan nama sangatlah penting, karena merupakan sebagai sarana masyarakat mengetahui jenis kegiatan proyek, besarnya anggaran, asal usul anggaran (APBD/APBN), nama kontraktor, tenggat waktu pelaksanaan kegiatan, dan perawatan. Papan nama proyek sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan serta pencegahan terjadinya penyalahgunaan pencurian terhadap uang rakyat.
Seperti halnya proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, tepatnya dibelakang kantor Desa, Diduga dikerjakan asal-asalan dan menabrak peraturan SOP yang sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang.
Bukan hanya itu, proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) ini pun diduga kuat tanpa pengawasan dari Dinas terkait.
Saat awak media coba melakukan konfirmasi ke salahsatu pekerjanya, terkait proyek yang sedang dikerjakannya tersebut untuk menanyakan tentang, siapa mandor dan pengawasnya, para pekerja menjawab langsung ke pak Lurah saja, Senin (29/08/2022).
“Kalau mandor namanya Pak Aman, Dia jarang ke lokasi, untuk papan informasi dan pengawasnya tanya saja ke pak Lurah,” ujar Pekerja tersebut kepada rekan awak Media.
Demi berimbangnya pemberitaan, awak media mencoba menghubungi Kepala Desa Cikarang lewat sambungan WhatsApp (WA), namun tidak ada jawaban, lanjut para awak Media coba menyambangi ke rumahnya, namun Kepala Desa susah ditemui, Seakan-akan Ia menyembunyikan sesuatu, sehingga sangat Alergi bertemu dengan Wartawan.
Inilah yang dapat menimbulkan kecurigaan terkait anggaran proyek tersebut. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi apapun dari pihak Kepala Desa. (MUHIDIN)
