MAJALENGKA . JABAR.KABARDAERAH.COM — Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno melakukan sosialisasi empat pilar RI.
Sosialisasi digelar di Gedung Kebhinekaan di Desa Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Kabupaten, Sabtu (22/7/2023).
Empat pilar yang dimaksud meliputi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.
Sosialisasi tersebut ditujukan kepada kader yang masih aktif menjadi anggota DPRD Majalengka, bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dapil 3 Majalengka dan puluhan kepala desa dari dapil tersebut.
Sutrisno mengatakan, pentingnya menjaga nilai Pancasila di era modern seperti sekarang ini.
Sebab, kemajuan teknologi yang masif membuat aspirasi masyarakat kian bebas dan memicu pertikaian antar masyarakat.
Apalagi adanya rongrongan terhadap Pancasila yang saat ini dinilai juga masih cukup masif dilakukan.
Sehingga, sosialisasi 4 pilar MPR RI yang saat ini gencar dilaksanakan, berharap mampu berdampak besar terhadap terkikisnya upaya rongrongan itu.
“Justru sekarang masih kuat, saya rasa. Intoleransi juga semakin kuat,” ujar Sutrisno yang juga anggota DPR RI asal Majalengka, Sabtu (22/7/2023).
Ditegaskannya, banyak pemicu yang membuat rongrongan terhadap nilai-nilai Pancasila masih terjadi hingga saat ini.
“Ya kepentingan-kepentingan politik. Kepentingan-kepentingannya sangat berbeda,” ucapnya.
Disinggung terkait hasil dari sosialisasi 4 pilar dari upaya memerangi rongrongan terhadap Pancasila, Sutrisno menegaskan, sejatinya sangat memungkinkan.
“Harusnya bisa, mampu (mengikis) kalau dijalankan benar, dipahami benar.”
“Saya banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat yang mengajukan proposal-proposal bantuan, penyelenggaraan keagamaan. Dananya ada, tapi tidak diberikan.”
“Inti daripada Pancasila kan harus toleransi. Ya, itu indikator-indikator yang belum begitu diterapkan.”
“Kemudian disaksikan sendiri, pejabat kementerian datang ke daerah, mendorong percepatan pembangunan dengan melakukan sosialisasi, apa sikapnya? Yang datang hanya honorer, kepala seksi, itu kan salah,” jelas legislator dari daerah pemilihan Sumedang, Majalengka, dan Subang itu. (rls/yan)
