JABAR.KABARDAERAH.COM – Stadment Prof. Mahfud MD melalui jejaring sosial Video yang sudah tersebar kemana-mana, tentang daerah-daerah yang memenangkan Paslon Capres nomor urut 02 yang kata Beliau dahulunya terindikasi faham garis keras dalam segi agama seperti Jabar, Aceh, Sumbar, Sulsel, ini membuat sakit hati berbagai kalangan tarutama untuk masyarakat minang yang ada di perantauan.
Seperti yang dikatakan oleh salah satu perwakilan dari IKMC atau Ikatan Keluarga Minang Cikarang, Erman Chan yang menjabat sebagai Sekjen IKMC saat di konfirmasi melalui WA oleh redaksi Media jabarkabardaerah.com di tempat kerjanya ” Bila memang pemerintah saat ini Arif dan Bijaksana Stadment Pak Mahfud MD ini berpotensi menimbulkan kericuhan bahkan SARA, Harus secepatnya di klarifikasi oleh yang bersangkutan Via Intervensi Presiden”.
” Karena bisa mematik perpecahan bagi Ke Bhinekaan berbangsa dan bernegara, dan sejak kapan berbeda pilihan dijadikan alasan negatif, bukankah itu hak demokrasi setiap warga negara” jelasnya.
” Dan Stadment Pak Mahfud MD sangat menyesatkan bagi mereka yang tidak paham, alasan warga kami ingin menggantikan kepemimpinan saat ini, karena dipacu rasa ketidak puasan terhadap pemerintahan dalam hal Ekonomi. Karena hampir merata warga kami pelaku usaha mikro maupun yang usaha besar, sangat terasa sekali dengan situasi ekonomi saat ini, atas dasar itulah kami ingin mengganti kepemimpinan melalui mekanisme yang sah UU, dan catat baik-baik pada dasarnya prinsip kami NKRI harga mati”, Ungkap Beliau.
Redaksi media jabarkabardaerah.com juga menanyakan kepada Erman Chan mengenai Issu tentang boikot Warung makan padang yang juga tersebar di media sosial yang diucapkan oleh pendukung paslon Capres tertentu dijawab dengan tegas oleh Beliau.
” Issu boikot rumah makan Padang harusnya ini sudah masuk wilayah Pidana, seperti adanya ;
1. Ujaran kebencian.
2. UU ITE
Harusnya pihak berwajib yakni kepolisian segera menginvestigasi serta menindak sumber berita tersebut, agar Issu tersebut tidak berlanjut ke hal-hal yang negatif”, Tegasnya.
Memang sepatunya Indonesia yang menganut paham Pancasila tidak harus melakukan masyarakatnya berbeda karena gara-gara berbeda pilihan, apa lagi seperti yang terucap secara sadar seperti yang sikatakan oleh seorang ahli hukum ke tata negaraan Prof Mahfud MD. (red)
